auraspark72 Curah hujan yang tinggi kembali melanda Kabupaten Sidoarjo dan menyebabkan jalan raya terendam. Banjir ini tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga memicu kritik terhadap pemerintah kabupaten yang dianggap kurang tanggap dalam menangani permasalahan ini. Salah satu kritik datang dari Partai Golkar yang menyoroti ketidakjelasan rencana penanggulangan banjir hingga tahun 2026.
Rendaman Hujan di Tengah Kota
Hujan deras yang mengguyur wilayah Sidoarjo tidak hanya membanjiri pemukiman warga, tetapi juga merendam sejumlah infrastruktur publik seperti jalan raya di sekitar Lippo Mall. Genangan air setinggi lutut ini membuat arus lalu lintas menjadi macet dan kegiatan ekonomi warga terganggu. Sebagian pengendara terpaksa mencari rute alternatif guna menghindari banjir yang menyulitkan ini.
Kritik Golkar Terhadap Pemkab
Partai Golkar melalui juru bicaranya memberikan kritik tajam terhadap Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Mereka menyoroti bahwa janji-janji penanganan banjir yang dijanjikan pemerintah belum terlihat dalam rencana kerja. Golkar menilai kinerja pemkab masih jauh dari harapan masyarakat, terutama dalam hal mitigasi bencana banjir. Kritikan tersebut menekan pentingnya alokasi anggaran yang lebih tepat dan pelaksanaan program yang konkret.
Penanganan Banjir yang Tertunda
Sejauh ini, upaya penanganan banjir di Sidoarjo terkesan lamban. Meski sudah ada beberapa proyek drainase yang dilaksanakan, namun hasilnya belum optimal. Kebijakan penataan lingkungan dan pengelolaan air belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik. Hal ini membuat masyarakat skeptis dengan berbagai janji yang dilontarkan oleh pemkab.
Solusi Berkelanjutan yang Diperlukan
Masalah banjir yang berulang setiap tahunnya mengindikasikan perlunya solusi berkelanjutan. Pemerintah daerah harus lebih serius dalam merancang strategi jangka panjang yang melibatkan aspek teknis dan partisipasi publik. Ini termasuk pembenahan infrastruktur drainase, reforestasi daerah aliran sungai, serta peningkatan sistem peringatan dini bencana.
Perspektif Publik dan Kepercayaan
Masyarakat menunggu aksi nyata dari pemkab untuk membuktikan komitmennya. Kepercayaan publik perlu dibangun dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan dan implementasinya. Transparansi dalam penggunaan anggaran juga menjadi tuntutan agar masyarakat merasa dilibatkan dan yakin bahwa dana yang tersedia dimanfaatkan secara tepat.
Kesimpulan: Kerja Nyata Mengatasi Banjir
Banjir yang terus terjadi di Sidoarjo menjadi pengingat bahwa janji politik perlu diiringi dengan aksi nyata. Tanpa realisasi yang jelas, kritik dari berbagai pihak akan terus berdatangan. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus bergerak cepat dan efektif dalam menanggulangi masalah banjir dengan strategi yang komprehensif dan tindakan langsung di lapangan. Keberhasilan dalam penanganan banjir akan menjadi cermin dari kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, serta sebagai langkah penting menuju pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan.
