Larry Miller Ketidakpastian geopolitik dan tekanan ekonomi menuntut house counsel menjadi lebih gesit dalam menghadapi regulasi lintas negara, risiko bisnis, dan strategi legal yang adaptif.
Di era gejolak global seperti sekarang, house counsel (penasihat hukum internal) dituntut untuk lebih fleksibel dan responsif. Ketidakpastian geopolitik dan tekanan ekonomi menjadikan profesi ini semakin strategis dalam menjaga kepatuhan sekaligus mendukung keputusan bisnis perusahaan.
antangan Geopolitik & Ekonomi bagi Perusahaan
Ketika konflik antara negara-negara besar terus bergulir, dampaknya tidak hanya soal politik, melainkan juga merembet ke rantai pasok global, harga energi, dan stabilitas finansial negara.
Perusahaan yang bergantung pada impor bahan baku atau ekspor produk akan menghadapi volatilitas nilai tukar dan gangguan suplai. Dengan demikian, regulasi perdagangan dan kebijakan pemerintah menjadi berubah-ubah — hal yang menambah beban kerja bagi bagian legal internal.
Di sisi ekonomi domestik, tekanan inflasi dan perlambatan pertumbuhan memaksa perusahaan melakukan peninjauan ulang terhadap investasi, anggaran, dan strategi korporasi. Di tengah kondisi ini, keputusan bisnis seringkali harus diambil cepat dan dengan risiko legal yang tinggi.
Peran & Harapan Terhadap House Counsel
Sebagai penasihat internal, house counsel tidak lagi sekadar memeriksa kontrak atau memastikan kepatuhan hukum. Mereka harus menjadi mitra strategis yang mampu:
- Memetakan risiko hukum lintas batas, ketika perusahaan beroperasi antarnegara.
- Menafsirkan regulasi baru dengan cepat agar bisnis tetap berjalan.
- Memberi rekomendasi solutif, bukan sekadar menolak ide usaha karena takut pelanggaran hukum.
- Mengintegrasikan perspektif bisnis dalam setiap langkah legal yang diambil, agar keputusan tetap feasible.
Perubahan ini menuntut house counsel untuk punya kompetensi ganda: kuat di aspek hukum dan memahami aspek operasional‑bisnis perusahaan.
Kemampuan Adaptasi sebagai Kunci
Dalam praktiknya, house counsel harus bergerak dengan kecepatan dan ketepatan. Bila regulasi tiba‑tiba berubah, mereka harus segera merespons agar perusahaan tidak terkena sanksi atau kerugian reputasi.
Misalnya, dalam sektor migas, peran in-house counsel semakin krusial karena proyek migas melibatkan banyak kontrak internasional, risiko lingkungan, dan regulasi yang ketat. Mereka tidak boleh terlambat merespons perijinan, kontinjensi, atau persyaratan lokal yang berubah.
Karena itulah, pengembangan soft skill seperti analisis risiko, komunikasi bisnis, dan pembaruan regulasi secara proaktif menjadi penting. Seorang house counsel yang canggih bukan hanya menjawab pertanyaan legal, melainkan memprediksi masalah ke depan dan memberikan solusi preventif.
Kolaborasi & Perubahan Budaya di Perusahaan
Agar peran house counsel berjalan optimal, perusahaan perlu membangun lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi erat antara bagian legal dan unit bisnis lainnya. Tidak cukup hanya melibatkan bagian hukum di tahap akhir pengambilan keputusan — peran mereka harus dimasukkan sejak perencanaan awal strategi bisnis.
Salah satu tantangan yang masih kerap terjadi adalah pandangan bahwa divisi legal bersifat penghambat, terutama dalam eksekusi bisnis yang bersifat agresif atau inovatif. Ketika house counsel hanya dilibatkan sebagai pihak yang ‘mencari kesalahan’ atau ‘membatasi’, maka potensi sinergi justru terhambat. Oleh karena itu, perlu dibangun dialog yang konsisten antara tim legal dan manajer bisnis, agar masing-masing memahami kepentingan dan batasan satu sama lain.
Lebih dari itu, perusahaan perlu melakukan pergeseran budaya internal, yaitu mengubah persepsi bahwa konsultasi hukum adalah proses tambahan yang menyulitkan. Sebaliknya, budaya hukum harus ditanamkan sebagai bagian dari manajemen risiko yang strategis dan terintegrasi. Ketika tiap keputusan bisnis terlebih dahulu dikaji dari sisi legal, potensi pelanggaran dapat dicegah sedini mungkin, dan kepercayaan investor maupun mitra usaha dapat dijaga.
Budaya seperti ini tidak akan terbentuk secara instan. Diperlukan dukungan dari level pimpinan tertinggi, seperti direksi dan komisaris, yang secara aktif mendorong keterlibatan house counsel dalam pengambilan kebijakan. Bahkan, beberapa perusahaan maju telah membentuk komite risiko atau komite etika yang selalu melibatkan tim hukum sebagai bagian tetap dalam proses diskusi.
Selain itu, pemanfaatan teknologi hukum (legal tech) juga dapat memperkuat kolaborasi lintas divisi. Dengan sistem digitalisasi kontrak, compliance dashboard, dan legal request tracking, divisi hukum bisa merespons lebih cepat terhadap permintaan dari unit bisnis. Hal ini menciptakan efisiensi, transparansi, dan kecepatan dalam proses konsultasi hukum internal.
Baca juga : BUMN – 12 Poin Penting dari Revisi UU BUMN yang Baru Disahkan
Selain itu, penggunaan teknologi (Legal Tech, alat compliance otomatis) bisa menjadi pendukung utama agar respons hukum bisa lebih cepat dan akurat.
Penutup
Singkatnya, house counsel kini berdiri di garda depan menghadapi gejolak geopolitik dan ketidakpastian ekonomi. Mereka harus menjadi penasihat hukum yang gesit, adaptif, dan berpikiran bisnis. Dalam skenario dunia yang terus berubah, perusahaan yang punya legal internal tangguh akan lebih mampu bertahan dan berkembang.
